Smile Train Indonesia, Pusdokkes Polri dan Perapi Gelar Baksos Operasi Bibir Sumbing Gratis

BPW, JAKARTA - Menyambut Hari Bhayangkara Ke-75, HUT Dokkes Polri Ke-75, dan HUT Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Raden Said Sukanto Ke-55. Smile Train Indonesia bekerja sama dengan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Republik Indonesia (Pusdokkes Polri) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (Perapi) memberikan layanan operasi sumbing gratis.

Acara bakti sosial ini untuk dibagikan lebih dari 1000 anak penderita bibir sumbing di Indonesia di masa adaptasi baru. Smile Train Indonesia juga terus menebar semangat dan berkomitmen untuk menekan dampak kesehatan serius pada bayi dan anak melalui pengadaan operasi gratis dengan memberdayakan tenaga medis lokal untuk memberikan layanan di komunitas mereka.

Kegiatan bakti sosial yang dilakukan secara serentak di lebih dari 38 RS Bhayangkara di berbagai daerah di Indonesia ini dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 di setiap pelaksanaannya. Kegiatan ini juga telah memecahkan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori operasi sumbing terbanyak selama pandemi. Upacara penghargaan oleh MURI ini dilaksanakan pada 15 Juni 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Pusat Raden Said Sukanto.

Brigjen. Pol. Dr. dr. Rusdianto, M.M., M.Si., DFM. Kepala Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri ( Kapusdokkes) mengatakan, “Pusdokkes Polri turut prihatin akan tingginya jumlah kasus bibir sumbing di iIndonesia. Oleh sebab itu, Pusdokkes Polri untuk yang kedua kalinya mengadakan bakti sosial operasi gratis bibir sumbing serentak di seluruh Indonesia, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa adaptasi baru. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Smile Train Indonesia, dan ini merupakan bagian dari dedikasi Pusdokkes Polri kepada negara Indonesia untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang lebih sehat, selaras dengan tema “Hari Bhayangkara ke-75 Dokkes berbakti untuk Polri bagi negeri.”

Data menunjukkan bahwa setiap hari, ada 540 bayi di dunia yang terlahir dengan kondisi bibir sumbing dan atau celah langit-langit, yaitu kondisi terdapatnya celah di antara rongga mulut dan rongga hidung akibat ketidaksempurnaan proses penyatuan bibir dan langit-langit pada masa perkembangan janin. Anak-anak dengan kondisi ini berpotensi mengalami komplikasi kesehatan, dan bahkan dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial anak akibat stigma yang ada di masyarakat.

Mayjen TNI dr. Budiman, SpBP-RE, MARS, Ketua Perapi menjelaskan, anak-anak yang terlahir dengan kondisi bibir sumbing beresiko tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan seperti kesulitan makan, bernapas, mendengar, berbicara, serta beresiko tinggi mengalami malnutrisi. “Jika kondisi ini tidak segera ditangani, akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan kesehatan anak dalam jangka panjang, sehingga juga membawa dampak besar terhadap kualitas dan kemajuan suatu Negara,” katanya.

Sebagai upaya mengurangi resiko tersebut, Smile Train Indonesia, bermitra dengan ratusan rumah sakit, tenaga medis profesional, serta institusi-institusi lokal lainnya termasuk Pusdokkes Polri dan Perapi, untuk melakukan layanan operasi gratis bibir sumbing. Hal ini dilakukan agar layanan ini dapat menjangkau pasien dari seluruh Indonesia, bahkan di tengah pandemi yang penuh tantangan ini.

Sementara Deasy Larasati, Country Manager Smile Train Indonesia mengatakan, selama satu tahun terakhir, semua warga masyarakat mengalami dampak dari pandemi. Namun, pihaknya tetap semangat untuk terus berupaya agar pasien-pasien mendapat pelayanan dan menjalani hidup dengan lebih baik.

“Walaupun sempat tertunda dan harus menunggu lebih lama karena pandemi ini, kami bersyukur operasi gratis bibir sumbing ini dapat berjalan kembali, melalui kerjasama dengan Pusdokkes Polri dan Perapi. Oleh karena itu, kami ingin berterima kasih dan memberikan selamat kepada Pusdokkes Polri dan Perapi karena telah memberikan layanan operasi gratis bibir sumbing kepada lebih dari 1.000 anak-anak di seluruh Indonesia di masa adaptasi baru ini,“ bebernya.

Layanan operasi gratis bibir sumbing dilakukan selama periode di bulan Juni 2021. Per tanggal hari ini sebanyak 750 operasi telah berhasil dilaksanakan di 38 RS Bhayangkara dari seluruh Indonesia, dan saat ini juga masih berlangsung kegiatan operasi di beberapa wilayah, termasuk RS Bhayangkara Jambi, RS Bhayangkara Semarang, RS Bhayangkara Banten, RS Bhayangkara Denpasar, RS Bhayangkara Mataram, RS Bhayangkara Ambon, RS Bhayangkara Palangkaraya, dan RS Bhayangkara Bandung.

Kegiatan tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) sebagai jumlah operasi sumbing terbanyak. Jusuf Ngadri dari Dewan MURI mengatakan,MURI mengucapkan selamat kepada Smile Train Indonesia, Pusdokkes Polri, dan Perapi atas terpecahkannya rekor operasi sumbing terbanyak selama pandemi. “Kami mengapresiasi dedikasi mulia Smile Train Indonesia, Pusdokkes Polri dan Perapi yang telah berupaya untuk membantu pasien sumbing di Indonesia, bahkan di masa yang menantang ini. Semoga di masa depan makin banyak masyarakat Indonesia yang terbantu, demi kesehatan dan kesejahteraan bangsa,“ ujar Jusuf Ngadri. (*)

Tentang Smile Train

Smile Train memberdayakan tenaga ahli medis dalam negeri dengan pelatihan, pendanaan, dan sumber daya untuk memberikan operasi celah gratis dan perawatan celah yang komprehensif untuk anak-anak di seluruh dunia. Kami mengedepankan solusi berkelanjutan dan model kesehatan global yang terukur untuk perawatan celah, yang meningkatkan kualitas hidup anak-anak, termasuk kemampuan mereka untuk makan, bernapas, berbicara, dan pada akhirnya berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana pendekatan berkelanjutan Smile Train, dan bagaimana donasi Anda dapat berdampak secara langsung dan jangka panjang, silakan kunjungi smiletrain.org. (*)

Kontak Media

Deasy Larasati

Program Director & Country Manager, Smile Train Indonesia

DLarasati@smiletrain.org

Jasmine Fahada

FleishmanHillard Indonesia Untuk Smile Train Indonesia

Jasmine.Fahada@fleishman.com

Perwira Asal Purwakerta Ini Jabat Kasatreskrim Polresta Banyuwangi

Banyuwangi, BPW - Jabatan Kasatreskrim Polresta Banyuwangi kembali bergulir. AKP Muhammad Solikhin Fery, SIK dimutasi sebagai Kanit III/Lingkungan Hidup Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jatim. Sementara jabatan yang dia tinggalkan diisi oleh AKP Mustijat Priyambodo, SIK, MH yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kanit V/Tenaga Kerja Subdit IV Ditreskrimum Polda Jatim. Mutasi kedua perwira dengan 3 balok kuning emas dipundak tersebut sebagaimana Surat Telegram Kapolda Jatim nomor ST/2021/XI/KEP/2020 tertanggal 10 November 2020.

Tunggal Guru Satu Ilmu. AKP M Solikhin Fery dan AKP Mustijat Priyambodo

AKP M Solikhin Fery selama menjabat di Polresta Banyuwangi dikenal sebagai polisi yang humanis, baik dan berdedikasi tinggi serta dikenal dekat dengan anggotanya. Sebagai Kasatreskrim, dirinya tidak hanya mentargetkan penyelesaian berbagai kasus kriminal saja. Yang lebih dikedepankan adalah masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. "Untuk melaksanakan tugas itu, saya memiliki motto 3 Ko, yakni komunikasi, koordinasi dan kolaborasi," tutur laki-laki kelahiran Magelang 34 tahun lalu itu.

Sebelum menjabat sebagai Kasatrekrim di Polresta Banyuwangi, jebolan Akpol 2007 ini telah beberapa kali menjabat di lingkungan Polda Jatim. Kariernya diawali dengan menjabat sebagai Ka SPKT Polres Sumenep, dilanjutkan sebagai Kanit Pidum Polres Sumenep. Selanjutnya dimutasi sebagai Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya.

"Jabatan sebagai Kasatreskrim saya awali dari Polres Mojokerto, selanjutnya di Polresta Banyuwangi. Semoga saya bisa menjalankan tugas baru saya di Polda Jatim dengan baik," harapnya.

Walaupun serah terima jabatan baru dilaksanakan pada Senin (4/1/21), ternyata pengganti AKP M Solikhin Fery, yakni AKP Mustijat Priyambodo telah berada di Banyuwangi. Keberadaannya di Banyuwangi dalam rangka pengenalan lingkungan kerja baru. "Itung-itung magang," tutur laki-laki kelahiran Purwakerto Jawa Tengah 38 tahun lalu itu.

Mustijat sendiri mengawali kariernya di kepolisian berangkat dari lolos seleksi Calon Bintara (Secaba) tahun 2001. Tugas pertama Mustijat yang berpangkat Bripda waktu itu di Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Tahun 2003 dimutasi ke Aceh. Hanya satu tahun di Aceh, Mustijat kembali dimutasi ke Polsek Air Hangat Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.

"Selama bertugas di luar Jawa, saya tidak pernah bertemu orang tua. Pada saat tugas di Kerinci, saya bertekad untuk ikut tes Akpol. Awalnya bertujuan agar bisa lebih dekat dengan orang tua," tuturnya.

Lulus dari Akpol tahun 2008, Mustijat ditugaskan di Polres Karimun Kepulauan Riau. Untuk menunjang kariernya, pada tahun 2012, Mustijat masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). "Lulus dari PTIK tahun 2014, saya langsung ditugaskan di Polda DIY," ujar putra seorang guru itu.

Satu tahun bertugas di Polda DIY, Mustijat dimutasi sebagai Kasatreskrim Polres Gunung Kidul DIY. "Dua tahun kemudian saya dimutasi sebagai Kasatreskrim Polres Tulungagung. Lalu pada 27 Desember 2018 saya dimutasi sebagai Kasatreskrim Polres Tuban. Dan saat ini, untuk keempat kalinya saya dimutasi sebagai Kasatreskrim di Polresta Banyuwangi. Mohon doanya semoga bisa menjalankan tugas dengan baik," pintanya.

Saat wartawan media ini mempertanyakan program apa yang akan dilakukan oleh AKP Mustijat ketika menjabat sebagai Kasatreskrim Polresta Banyuwangi ? Justru AKP Fery secepat kilat menyahut dan menjawab ; "Satu guru satu ilmu, pasti sama lah mas," lontarnya, dan langsung pecah tawa keduanya. (Hakim Said)

Ketua Presidium IPW : Tak Perlu Tanggapi Ulah Oknum WP KPK and The Gang Yang Hendak Gagalkan Kerja Pansel

Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) 

BPW - Oknum WP KPK and the Gang telah menggunakan cara cara komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk menolak hasil kerja Pansel KPK, yang akan melahirkan capim baru lembaga anti rasuha itu. Cara cara komunis yang dilakukan oknum oknum tersebut tidak boleh ditolerir dan harus dilawan masyarakat.

Indonesia Police Watch (IPW) berharap Pansel KPK tetap bekerja serius untuk menuntaskan target kerjanya, yang tanggal 2  Sep 2019 menyerahkan 10 nama capim KPK ke Presiden dan Presiden tidak perlu mendengarkan, apalagi menanggapi cara cara komunis yang dilakukan oleh oknum WP KPK and the Gang untuk menggagalkan kerja Pansel.

"Cara cara komunis yang dilakukan oknum WP KPK and the Gang itu terungkap dalam surat terbuka pegawai KPK yang dikirim hari ini ke berbagai pihak, termasuk ke Pansel KPK. Bahwa pada 29 Agustus 2019 pagi, ada sejumlah oknum WP KPK mengumpulkan sejumlah orang luar KPK di kantin KPK. Orang orang itu mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Kawal Capim KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang membawa bawa keberadaan pegawai KPK, padahal karyawan KPJ sangat tidak setuju dengan tindakan mereka," papar Neta S Pane, selaku Ketua Presidium IPW, sesuai siaran pers yang dia kirim ke media ini, Jumat (30/8/19).

Dalam pertemuan yang berlanjut di lobi KPK hingga pukul 20.00 itu, lanjut Neta, oknum oknum tersebut mencatut 500 nama karyawan KPK untuk menolak Irjen Firli menjadi capim KPK dan oknum oknum tersebut akan menggalang demo untuk menolak keberadaan capim dari Polri. Bahkan semua biaya konsumsi dan lain lain dalam pertemuan itu ditanggung oleh oknum WP KPK.

"Dari sini terlihat ada tiga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum WP KPK tersebut. Pertama, melakukan persekongkolan jahat untuk mengkriminalisasi capim KPK dari Polri.  Kedua, memperalat WP KPK untuk kepentingan kelompoknya. Ketiga, membiayai aksi politisasi untuk membenturkan karyawan KPK, Pansel dan Capim KPK, dengan cara cara komunis yang menghalalkan berbagai cara," beber Neta.

Jika cara cara komunis oknum WP KPK and the Gang ini ditolerir, kata Neta, yakni 500 karyawan KPK diseret seret untuk menolak Capim KPK, bukan mustahil nantinya seluruh ASN dan karyawan BUMN bisa saja menolak para menteri yang sudah dipilih Presiden Jokowi untuk memegang sejumlah departemen.

"Jika hal itu terjadi, kekacauan pun akan muncul dan kekacauan adalah target utama dari cara cara komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk ambisi kelompoknya," sergah pegiat yang lama menjadi jurnalis ini.

Ditambahkan Neta, Oknum WP KPK itu lupa bahwa dirinya adalah pegawai negara yang dibiayai negara. Dalam sistem kepegawaian, imbuhnya, pegawai negara atau pegawai pemerintahan, seorang ASN dilarang bermain main politik politikan yang bisa menghancurkan institusinya. Apalagi bermain main politik dengan cara cara komunis yang menghalalkan berbagai cara.

"Dari kasus oknum WP KPK and the Gang ini, terlihat bahwa KPK saat ini semakin tidak terkendali dan semau gue. Sehingga kedepan perlu ada pimpinan KPK yang bisa menertibkan, mengendalikan, dan menciptakan paradigma baru KPK ke depan," tegas Neta. (Hakim Said) 

Agar Tegas, Pimpinan KPK Perlu Diisi Dua Perwira Polri

BANYUWANGI, BPW - Pimpinan KPK ke depan perlu diisi dua perwira Polri agar lembaga Pimpinan KPK bisa bersikap tegas, konsisten, dan tidak takut serta tidak mudah ditakut-takuti oleh bawahannya melalui Wadah Pegawai (WP).

 Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) 


Indonesia Police Watch (IPW) menilai, kekacauan yang terjadi di internal KPK akibat tidak tegas dan tidak konsistennya pimpinan KPK, yang seharusnya mampu menjadi pimpinan. Ketidaktegasan itu antara lain, adanya sejumlah keputusan komisioner yang tidak dijalankan akibat adanya protes dari penyidik KPK, sehingga hal ini membuat Pimpinan KPK tidak berwibawa.

"Berkaitan dengan itu, Pansel KPK diharapkan mampu melahirkan lima pimpinan KPK yang mampu bersikap tegas, konsisten, dan tidak takut pada bawahan," seru Neta S Pane, Ketua Presidium IPW, melalui siaran persnya yang dikirim ke media ini, Rabu (31/7/19).

IPW menilai, KPK saat ini sudah gagal menjalankan asasnya, yakni asas kepastian hukum. Dalam kasus korupsi Pelindo II dengan tersangka RJ Lino dan kasus eks Dirut Garuda Sattar misalnya, KPK gagal menciptakan kepastian hukum. "Kedua tersangka bertahun tahun tersandera tanpa kepastian hukum. KPK seperti tidak punya hati nurani untuk menuntaskan kasus ini dan tidak profesional sebagai penegak hukum dan hanya sibuk dengan pencitraan," sindir Neta.

Selain itu, lanjut pria yang sempat menjadi jurnalis ini, sangat banyak fungsi KPK yang tidak berjalan secara profesional. Seperti fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Kedua fungsi ini mati suri. Padahal ia menjadi fungsi utama KPK dan berada di urutan pertama dan kedua dari fungsi KPK. Hal ini disebabkan penanggungjawab fungsi ini tidak dalam kapasitasnya. Untuk itu, kedua fungsi ini perlu dipegang seorang deputy agar setara dengan Deputy Penindakan yang membawahi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi," paparnya.

Karena dengan setaranya fungsi koordinasi dan supervisi, deputy nya bisa menghasilkan kinerja seperti Deputy Penindakan. "Pansel perlu bekerja keras untuk melahirkan pimpinan KPK yang visioner yang mampu membenahi lembaga anti rasuha itu sesuai asas dan fungsinya," sergahnya.

Dan itu keperluan itu,  menurut Neta, hanya  bisa dilakukan oleh pimpinan KPK yang berani bersikap tegas, konsisten dan tidak takut dengan anak buahnya. Untuk itu, sudah saatnya pansel menyiapkan dua calon dari Polri agar bisa masuk menjadi pimpinan KPK.

"IPW menilai Pansel KPK sudah bekerja keras dalam melakukan seleksi terhadap capim lembaga anti rasuha, dan IPW memberi apresiasi yang tinggi terhadap kinerja pansel. Diharapkan Pansel KPK tutup kuping terhadap suara suara miring yang menghujatnya. Sehingga pansel bisa bekerja tepat waktu untuk menyiapkan lima pimpinan terbaik untuk KPK, yang terdiri dari dua polisi, satu jaksa, satu auditor, dan satu pakar hukum. Sehingga KPK kedepan bisa bersikap tegas, konsisten, tidak takut dengan bawahan, dan senantiasa berkinerja profesional," tegas Ketua Presidium IPW yang sudah sekian tahun jadi penggiat ini. (Hakim Said) 

Ketua Presidium IPW : Dugaan KKN di Tubuh KPK Harus Dibongkar

             Neta S Pane,  Ketua Presidium IPW

BANYUWANGI, BPW - Para penyidik Polri dan Kejaksaan di KPK didesak membongkar dan mengusut dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lembaga anti rasuha tersebut. Sehingga KPK tidak menjadi "sapu kotor" yang hendak membersihkan korupsi di negeri ini. Begitu dilontarkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam siaran pers yang dia kirim ke media ini pada Minggu (28/7/19).

"Jika menjadi "sapu kotor", KPK sama saja dengan kepolisian dan kejaksaan dan misi pembentukannya untuk menjadi pemberantas korupsi yang benar benar bersih menjadi gagal total," sergah Neta.

Dari hasi audit BPK, IPW menduga ada enam potensi KKN di KPK. Pertama, adanya kelebihan gaji pegawai KPK yaitu pembayaran terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar, berupa living cost namun gaji masih dibayarkan, total sebesar Rp 748,46 juta. Kedua, Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak sesuai Ketentuan Minimal, total sebesar Rp 1,29 miliar.

"Dan yang ketiga, Perencanaan Pembangunan Gedung KPK yang tidak cermat, sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp 655,30 juta (volume beton)," bebernya.

Dituturkan Neta, hasil audit BPK pada tahun anggaran 2016 terdapat juga beberapa temuan yang signifikan. Pertama, aturan pengangkatan pegawai tetap KPK yang telah memasuki batas usia pensiun (BUP) tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan dalam Peraturan KPK Nomor 05 Tahun 2017 menyatakan bahwa BUP adalah 58 tahun, oleh karena itu terdapat 4 pegawai yang tidak dipensiunkan walaupun telah melewati usia 56 tahun.

"Kedua, keterlambatan penyelesaian delapan paket pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp 2,01 miliar. Lalu ketiga, terdapat 29 pegawai/penyidik KPK yang diangkat sebagai pegawai tetap namun belum diberhentikan dan mendapat persetujuan tertulis dari instansi asalnya. Ketiga, sistem pelelangan barang barang sitaan KPK yang harga lelangnya sangat rendah di luar batas kewajaran dan cenderung tidak transparan," papar Neta.

Total keenam dugaan potensi KKN di KPK ini tentu akan sangat mengganggu kredibilitas, integritas, dan profesionalitas lembaga anti rasuha itu. Selama ini KPK sibuk melakukan OTT dan pemberantasan korupsi di institusi lain, sementara dugaan KKN di institusinya tidak tersentuh.

"Kinerja aparatur KPK ibarat "semut di seberang laut terlihat, gajah di pelupuk mata tak terlihat". Untuk itu IPW berharap para penyidik kepolisian dan kejaksaan di KPK bisa membongkar dan menuntaskan dugaan KKN di lembaga anti rasuha ini," seru Neta.

Selain itu, tambah Neta, Polri dan Kejaksaan sudah saatnya berkolaborasi masuk dan mengusut dugaan KKN di KPK, dengan mengedepankan hasil audit BPK. Komisi III DPR juga harus mendorong pengusutan ini, dengan meminta BPK segera melakukan audit investigasi terhadap hasil temuannya.

"Sehingga dalam melakukan pemberantasan korupsi KPK benar benar bersih dan senantiasa WTP dalam audit BPK," tegasnya. (Hakim Said) 

IPW : KPK Harus Segera Tangkap Empat Koruptor Kakap Yang Sudah Jadi Tersangka

BANYUWANGI, BPW - Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Novel Bawesdan yang berjiwa besar saat dituding radikal. Namun IPW menantang mantan anggota Polri itu untuk segera menangkap empat koruptor kakap yang sudah menjadi tersangka KPK, yakni RJ Lino, Emirsyah Satar, Syamsul Nursalim, dan Itjih Nursalim.

Kepada wartawan Novel mengatakan, "Kalau persepsinya adalah ternyata menangkap koruptor dan tidak kompromi dengan koruptor, saya ikhlas disebut radikal," kata Novel. Namun IPW berharap Novel tidak sesumbar dengan kata kata "tidak kompromi dengan koruptor". Sebab semua orang tahu bahwa KPK dan Novel hingga kini tidak mampu menangkap RJ Lino dan Emirsyah Satar. Padahal keduanya sudah bertahun tahun menjadi tersangka KPK dan dibiarkan bebas oleh KPK tanpa ada kejelasan kasusnya.

Pada 18 Desember 2015, Dirut PT Pelindo II RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane ‎di Pelindo II tahun anggaran 2010. Saat itu KPK mengatakan, sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan perkara itu ke penyidikan dan menetapkan RJL sebagai tersangka. Tapi hingga kini keberadaan RJ Lino tidak jelas dan kasusnya pun tidak jelas penyelesainya.

Lalu, 9 Januari 2017 mantan Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar ditetapkan sebagai Tersangka pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emirsyah diduga menerima suap dalam bentuk transfer uang dan aset yang nilainya diduga lebih dari 4 juta dollar AS atau setara dengan Rp 52 miliar. Tapi hingga kini keberadaan Emirsyah dan kasusnya di KPK juga tak jelas.

"Kita berharap Novel Bawesdan sebagai penyidik KPK tidak sesumbar mengatakan bahwa dirinya "tidak kompromi dengan koruptor sehingga rela dituding radikal", sebelum dia dan timnya mampu menangkap RJ Lino dan Emirsyah Sattar," seru Neta S Pane, selaku Ketua Presidium IPW, sebagaimana siaran pers yang dia kirim ke media ini, Jumat (21/6/19).

Selain itu, lanjut Neta, Novel dan KPK perlu juga membuktikan bahwa mereka mampu menangkap atau menyita aset Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim pemilik Grup Gajah Tunggal yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus BLBI senilai Rp 4,58 triliun. Karena sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan, setelah menetapkan Sjamsul dan Itjih sebagai tersangka, pihaknya akan menyita sejumlah aset keduanya agar dikembalikan ke negara. Dan semua orang tahu persis soal aset Syamsul Nursalim di negeri ini.

"Jadi sangat kita harap KPK dan Novel jangan sesumbar dengan pencitraan. Tapi buktikan bahwa pemberantasan korupsi memang tidak tebang pilih di KPK. Kasus RJ Lino, Emirsyah Satar, Syamsul Nursalim, dan Itjih Nursalim menjadi beban "utang" yang ditinggalkan komisioner KPK jika tidak segera dituntaskan," tegas Neta.

Untuk itu, IPW berharap para penyidik Polri di KPK bisa berperan aktif untuk menuntaskan kasus kasus tersebut. (Hakim Said)

Caption : Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch

IPW : Pengusaha Penyandang Dana Kerusuhan 22 Mei Harus Segera Diperiksa

BANYUWANGI, BPW - Polri harus segera memeriksa pengusaha yang juga tokoh partai keagamaan, HM, yang diduga menjadi salah satu penyandang dana kerusuhan 22 Mei di Jakarta.

Dari informasi yang diperoleh Indonesia Police Watch (IPW), sedikitnya ada tiga orang yang diduga menjadi penyandang dana kerusuhan 22 Mei. Dari ketiga orang ini, polisi sepertinya sudah mendapatkan dua alat bukti tentang keterlibatan pengusaha dan tokoh partai HM. Untuk itu, Polri perlu bekerja cepat memeriksa HM agar para penyandang dana lainnya dalam kerusuhan 22 Mei bisa terungkap terang benderang dan segera diamankan.

"Penelusuran IPW, aliran dana kerusuhan 22 Mei sebenarnya sudah terang benderang. HM memberikan dana sebesar Rp 150 juta kepada Brigjen K. Dana ini lalu diberikan Brigjen K kepada HK. Setelah mendapat dana Rp 150 juta, HK mendapat perintah untuk membunuh sejumlah pejabat pemerintah di saat kerusuhan 22 Mei meledak di Jakarta. Selain itu, TJ juga mendapat dana Rp 55 juta yang dananya dari HM, dengan tugas membunuh sejumlah pejabat dan tokoh pelaksana quick count. Keduanya adalah disertir TNI yang sudah beberapa kali terlibat kejahatan di ibukota Jakarta," beber Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, sebagaimana siaran pers nya yang dia kirim ke media ini, Kamis (30/5/19).

Data yang diperoleh IPW, hingga saat ini baru HM yang diketahui sebagai penyandang dana untuk pembunuhan pejabat dalam kerusuhan 22 Mei. Dan jajaran kepolisian sudah memiliki dua alat bukti mengenai keterlibatan HM. Sementara dua lainnya yang diduga sebagai penyandang dana untuk melakukan kerusuhan 21 dan 22 Mei di sepanjang JL Wahid Hasyim dan di Slipi, Jakarta Barat, masih didalami jajaran kepolisian. Mereka diduga mendatangkan massa perusuh dari Surabaya dengan menggunakan pesawat dan memberikan penginapan di sejumlah hotel di JL Wahid Hasyim.

"Sebagian pelaku kerusuhan dari Surabaya ini berhasil ditangkap aparat Polda Metro Jaya. Selain itu massa perusuh juga mereka datangkan dari Tangerang, Tangerang Selatan (Tangsel), dan sekitar Tanah Abang. Kita berharap Polri bekerja cepat untuk memburu para penyandang dana kerusuhan 22 Mei itu agar otak kerusuhan bisa diciduk. Untuk mengungkap jaringan kerusuhan 22 Mei ini, Polri sepertinya perlu memeriksa sejumlah saksi, terutama para tokoh yang sempat hadir dalam aksi demo di depan Bawaslu, seperti putri mantan Presiden Soeharto, Titiek Soeharto," papar Pane.

Untuk itu, lanjut Pane, Polri perlu bekerja cepat membongkar jaringan perusuh 22 Mei ini agar gerakan mereka bisa dipagar betis dan tidak memiliki peluang lagi dalam melakukan kerusuhan baru pasca pengumuman hasil sidang di Mahkamah Konstitusi maupun saat pelantikan presiden hasil Pilpres 2019," tegas Pane, yang sebelumnya cukup lama juga berkecimpung di dunia jurnalistik ini. (Hakim Said)

Caption : Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch

Pesta Sabu di Rumah Kos, 5 Orang Ini Digrebek Polisi Banyuwangi

Barang bukti yang disita aparat Polsek Kota Banyuwangi

BANYUWANGI, BPW - Aparat Polsek Kota Banyuwangi dipimpin langsung Kanitreskrim Ipda Nurmansyah SH MH berhasil menggrebek 5 orang budak narkoba pada Rabu (29/5/19), sekira pukul 15.00 WIB. Saat digrebek, ke 5 orang tersebut sedang berpesta narkoba jenis sabu disebuah rumah kos di Lingkungan Sutri Kelurahan Sobo Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Ke 5 orang antara lain,  IGBSG (28), warga JL Ikan Cakalang No. 11 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, KH (36), warga Perum. Kebalenan Baru III E10, RT 03 RW 04 Kelurahan Kebalenan, Becamatan Banyuwangi, Ahmad C (45) warga Dusun Sidorejo, RT 02 RW 02, Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi, LA (35) warga Dusun Krajan RT 02 RW 05, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo dan BA (33) warga Puri Brawijaya MK 06, RT 04 RW 04 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi.
Selain menangkap 5 pelaku, Satreskrim Polsek Kota yang dipimpin Ipda Nurmansyah yang juga mantan Kanit Piter dan Kanit Pidek Polres Banyuwangi ini juga berhasil menyita Barang Bukti (BB) berupa 1 buah clip berisi sabu seberat 0,18 gram, 1 alat bong, 2 tas slempang,  1 kresek hitam, dan 1 kotak plastik untuk menyimpan sabu.

"Kelima pelaku dan BB yang sudah kita sita langsung kita amankan dan serahkan ke Satresnarkoba Polres Banyuwangi," terang pama dengan balok kuning 1 dipundak yang semasa bintara nya besar di fungsi Provost Polres Banyuwangi ini, Rabu (29/5/19) malam.

Barang bukyi yang disita aparat Polsek Kota Banyuwangi

Keterangan Kanitreskrim Ipda Nurmansyah, sebelumnya dia mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah kos Lingkungan Sutri Kelurahan Sobo ada beberapa orang yang berpesta narkoba jenis sabu. Berbekal info itulah, bersama 4 anggotanya Nurmansyah langsung menuju TKP.
"Begitu nyampek TKP, langsung kita lakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap 5 pelaku sekaligus mengamankan BB yang ada. Selanjutnya ke 5 pelaku berikut BB yang ada kita limpahkan ke Satresnarkoba Polres Banyuwangi," papar perwira yang juga pernah menduduki posisi Kasubag Hukum Polres Banyuwangi ini.

Kini, baik ke 5 pelaku beserta BB nya sudah diamankan di Mapolres Banyuwangi. "Untuk proses penyidikannya berada dibawah kewenangan Satresnarkoba Polres Banyuwangi. Selanjutnya monggo ke Kasat Narkoba mas," tegas Nurmansyah kepada media ini. (Hakim Said)

Polres Bersama Forpimda Musnahkan 1,8 Ton Miras di ASDP Ketapang Banyuwangi

BANYUWANGI, BPW - Hasil operasi penyakit masyarakat (Pekat) sebanyak 1.834 liter atau setara 1,8 ton minuman keras dimusnahkan aparat Kepolisian Resor Banyuwangi pada Selasa (28/5/19) sore di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Pemusnahan 1,8 ton miras ini sekaligus menandai berakhirnya Operasi bersandi Pekat Semeru 2019 tersebut.

Babak berikutnya adalah dimulainya pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2019 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Ribuan botol miras mengandung alkohol itu dilindas slender. Bau menyengat pun menyeruak ketika botol-botol berisi miras pecah dan membasahi aspal.

Berbagai merk miras pabrikan dengan rincian 315 botol arak kapasitas 1 liter, 289 botol tuak ukuran 1 liter, plus 1.230 botol dimusnahkan. Dalam perkara ini, sebanyak 84 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat. Selain itu, operasi Pekat yang digeber sehak 15-26 Mei 2019 ini juga mengungkap 378 perkara premanisme dengan 453 tersangka. Ada masalah prostitusi, judi, bahan peledak, serta narkoba yang diakumulasi jumlah kasusnya menjadi 524 dengan 613 orang tersangka.

“Proses penyidikannya terkait dengan kasus itu. Paling banyak didominasi premanisme,” papar Kapolres Taufik Herdiansyah Zeinardi SIK dalam sambutannya.

Ditambahkan oleh mantan Kapolres Bondowoso ini, Operasi Pekat memang sudah berakhir. Sesuai perkiraaan intelijen dan perkembangan situasi aparat tetap memberlakukan pengamanan jalanan dari aksi kriminalitas. Selama puasa aparat terus melangsungkan Patroli Gabungan TNI, Polri dan unsur lain. Jelang arus mudik Lebaran aparat kepolisian telah membangun 24 Pos Pengamanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Lokasinya di terminal, pelabuhan maupun obyek wisata.

“Ketapang menjadi salah satu fokus pengamanan mudik Lebaran 2019 dari Bali ke Jawa. Meski Operasi Ketupat berakhir 10 Juni 2019, namun berdasarkan analisa arus balik akan berakhir pada 16 Juni sehingga kita akan perpanjang tugas pengamanan,” terangnya.

Sebanyak 1.200 personil gabungan TNI, Polri, Dishub, Dinkes, Senkom serta unsur lain disiagakan di Pospam. Polres Banyuwangi juga mendapat bantuan personil dari Mabes Polri dan Polda Jatim. Dan pada Selasa (28/5/19) sore digelar Apel Gabungan Operasi Ketupat Semeru 2019 di pelataran Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi Jawa Timur. (Hakim Said)

Caption : Suasana pemusnahan 1,8 ton miras di halaman ASDP Ketapang Banyuwangi, Selasa (28/5/19) sore.

Polisi Gelandang Warga Pesucen Yang Simpan Bahan Peladak

BANYUWANGI, BPW - Abdul Sholeh (46), terpaksa digelandang aparat kepolisian. Karena warga Dusun Padang Baru, Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ini kedapatan menyimpan bahan peledak. Bahan peledak tersebut sebagian sudah dijadikan petasan.

Awalnya, polisi mendapat laporan adanya warga yang menyimpan bahan peledak. Nah, dari laporan itu lah akhirnya polisi melakukan penyelidikan. Dan benar adanya, setelah dilakukan penggerebekan di rumah pelaku, ditemukan lah sejumlah bahan peledak.

“Bahan peledak itu disembunyikan di dalam kaleng cat yang dimasukkan didalam karung plastik,” beber Paur Humas Polres Banyuwangi, Ipda Lita Kurniawan, Selasa ( 28/5/19).

Adapun barang bukti yang diamankan berupa 30 bungkus plastik kecil bahan peledak. Masing-masing berisi kurang lebih 100 gram  bahan peledak, 45 buah petasan siap ledak, 621 sumbu ledak, sebuah kaleng bekas cat berukuran 5 kg dan sebuah karung plastik.

“Semua bahan peledak yang ditemukan di rumah pelaku langsung kita amankan ke mapokres,” terang Ipda Lita.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait temuan bahan peledak tersebut sekaligus melakukan pendalaman untuk mengetahui asal usul barang dimaksud. Sejumlah informasi penting sudah didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku.

"Hasil pemeriksaan pelaku ini akan digunakan untuk pengembangan perkara ini," tambah Ipda Lita.

Atas perbuatan pelaku yang kini sudah naik status menjadi tersangka, diapun menerima ganjaran harus mendekam dalam ruang tahanan Polres Banyuwangi. Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

"Ancaman hukuman pidananta maksimal 10 tahun penjara,” tegas Ipda Lita yang sebelumnya sempat menduduki posisi sebagai Kasi Propam dan Kanit Tipidek di Polres Banyuwangi ini. (Hakim Said)

Caption : Tersangka Abdul Sholeh (kiri), tunjukkan barang bukti bahan peledaknya di mapolres Banyuwangi

Hindari Kesan Tebang Pilih, Polri Harus Tindaklanjuti Laporan Paslon 02

BANYUWANGI, BPW - Setelah menciduk sejumlah pendukung Capres 02 yang diduga terlibat penyebaran kebencian dan hoax lewat media sosial, Polri perlu juga menjelaskan nasib kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Bupati Boyolali Seno Samudro terhadap Capres 02.

Indonesia Police Watch (IPW) berharap, dalam melakukan penegakan hukum Polri bisa bersikap adil, tidak memihak dan tidak tebang pilih. Bupati Boyolali sudah dua kali dilaporkan telah melakukan ujaran kebencian terhadap Capres 02, di Polda Jateng dan di Mabes Polri pada 5 November 2018. Tapi hingga kini tidak ada penjelasan dari Polri tentang nasib kasus Bupati Boyolali itu. Sementara dalam kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Mustofa Nara, Polri bekerja cepat menangkap tim IT capres 02 tsb.

"Memang, Polri punya pertimbangan sendiri dalam menangani sebuah kasus. Belakangan ini memang cukup banyak pendukung Capres 02 yang dilaporkan ke polisi ketimbang pendukung Capres 01. Sebagian besar yang dilaporkan menyangkut hoax yang bisa mengganggu keamanan masyarakat. Misalnya dalam kasus Mustofa, twitannya bisa membuat kemarahan publik terhadap polisi, padahal apa yg ditwitnya tidak benar dan belakangan Mustofa "meralat" twitnya tersebut," papar Neta S Pane, Ketua Presidium IPW dalam siaran pers nya yang ia kirim ke media ini, Selasa (28/5/19).

Kasus Mustofa ini, kata Neta, harus menjadi pembelajaran bagi para publik figur agar jangan mudah terprovokasi dengan medsos. Sebab jika seorang publik figur mentwit sesuatu yang tidak benar, publik pasti akan cepat mempercayainya.

"Kalau dikatakan, polisi terlalu cepat memproses laporan yang menyangkut pendukung Capres 02, sebenarnya tidak juga. Dalam kasus dilaporkannya Djoko Santoso ketua BPN ke Bareskrim misalnya, hingga kini belum juga diproses Polri. Padahal Djoko sudah dilaporkan Kabunang RH sejak 1 Maret 2019, tapi hingga kini Djoko belum juga diperiksa dalam kasus pencemaran nama baik lewat media elektronik itu," jelas Neta.

IPW berharap, Polri bekerja profesional dan cepat serta tidak tebang pilih. Dalam kasus Bupati Boyolali yang menghina Prabowo misalnya, sudah ada dua laporan, tapi hingga kini belum diproses Polri. Untuk itu IPW berharap Polri bertindak profesional, segera memeriksa Bupati Boyolali meskipun yang bersangkutan pendukung Capres 01.

"Dengan sikap profesional itu, publik akan semakin yakin Polri tidak tebang pilih. Jika Polri tidak profesional dan tebang pilih, publik akan terus menerus membuly dan menjadikan polisi sebagai musuh bersama. Untuk itu IPW mengimbau polri segera memeriksa Bupati Boyolali dan Djoko Santoso sehingga Polri tdk dituding pilih kasih atau tebang pilih," tegas Ketua IPW yang pernah menjadi redaktur sebuah media di Jakarta ini. (Hakim Said)

Caption : Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW)

Berikan Rasa Aman Jelang Lebaran, Polisi Jaga Jaga Di Tempat Keramaian

BANYUWANGI, BPW - Guna mencegah terjadinya aksi kriminalitas dan kejahatan jalanan, aparat kepolisian menempatkan personel di sejumlah tempat keramaian seperti pasar dan pusat perbelanjaan. Petugas yang ditempatkan sudah terlatih dan dilengkapi dengan senjata lengkap. Selain penempatan anggota bersenjata, secara rutin anggota Satuan Sabhara juga menggelar patroli.

Target pengamanannya adalah masyarakat yang melakukan aktivitas di pusat keramaian, pusat perbelanjaan dan juga warga yang melakukan transaksi perhiasan emas. Karena diketahui, aktivitas warga di pasar dan toko emas semakin meningkat menjelang lebaran.

"Kita lakukan pengamanan secara maksimal agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan lancar," kata Kasat Sabhara Polres Banyuwangi, AKP Basori Alwi, Senin (27/5/19) kepada media ini.

Meningkatnya aktivitas masyarakat ini menjadi salah satu perhatian khusus aparat Polres Banyuwangi. AKP Basori Alwi menyatakan, patroli digelar sepanjang pagi, siang dan malam. Selain itu ada juga Pos pengamanan yang berada di sekitar pasar.

“Kami berusaha memberikan jaminan keamanan kepada warga dengan selalu siaga dan menggelar patroli pasar,” jelasnya.

Basori mengimbau agar masyarakat terhindar dari sasaran pelaku kriminal, hendaknya tidak menggunakan perhiasan secara mencolok. Warga juga diminta membawa uang secukupnya saja saat hendak berbelanja.

"Dengan cara ini kita dengan bersama sama bisa membantu mencegah terjadinya tindak kriminalitas khususnya kejahatan jalanan," tegasnya.

Pemilik usaha toko emas juga diminta waspada dari aksi pencurian dan perampokan. Setiap transaksi agar dipantau secara cermat supaya kasus pencurian emas oleh calon pembeli tak terjadi. Pemilik toko dihimbau untuk memasang CCTV agar saat terjadi aksi tindak pidana mudah dalam melakukan penelusuran.

Candra, pemilik salah satu toko emas di Pasar Induk Blambangan mengatakan, dengan kehadiran petugas memberikan rasa aman bagi pemilik toko dan masyarakat yang berbelanja. Dengan adanya petugas berseragam dan bersenjata lengkap dirinya tidak lagi was-was dalam beraktivitas.

"Aman, ada Polisi berjaga jadi lebih tenang," katanya singkat.

Selain di pasar, anggota Sabhara juga melakukan patroli secara berkala ke sejumlah objek vital seperti gardu induk PLN, Depo Pertamina, tempat ibadah dan sejumlah perbankan. Semua dilakukan agar masyarakat benar-benar merasa aman dan nyaman selama melaksanakan ibadah di bulan suci hingga nanti menyambut kemenangan di hari raya lebaran. (Hakim Said)

Caption : Beberapa anggota Sabhara saat melakukan patroli dan pengamanan di salah satu toko eman di pasar Blambangan

Sinergi Dengan GBF BPAN LAI Banyuwangi, Pemuda Sidorejo Wujudkan Kampung 'Berseri'

BANYUWANGI, BPW - Setelah puluhan pemuda Dusun Sidorejo Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur melakukan deklarasi Kampung Bersih dari Narkoba (Bersinar) pada Kamis (23/5/19) lalu, hari ini, Minggu (26/5/19) mereka menggelar buka bersama (Bukber) dan pengajian dengan menghadirkan Ustadz Abror, pengasuh Pondok Modern Darur Ridwan, asal Desa Parangharjo Kecamatan Songgon Banyuwangi.

Deklarasi yang saat itu bertempat di Klinik Pratama Dokter Didik Sulasmono (KDS) JL Ali Sakti No. 06 Dusun Sidorejo Desa Gitik Rogojampi, dihadiri salah satu petugas Kemensos RI Bagian Rehabilitasi bernama Herson. Hadir kala itu, Kepala Panti Rehabilitasi Genesa Banyuwangi Foundation (GBF) Tutik Handayani AMd SKep SPd, Pengawas GBF Adi Rijanto ST, Pembina Badan Penelitian Aset  Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI) Kabupaten Banyuwangi Hakim Said SH bersama jajaran pengurus lainnya.

"Sebagai motor penggerak kalangan muda adalah Kepala Dusun Sidorejo Ahmad Rois. Beliau yang selama ini intens  dan gencar mensosialisasikan anti narkoba dikalangan generasi muda di Dusun sini," lontar dr. Didik Sulasmono selaku Direktur KDS.

Didik Sulasmono yang juga Kepala Divisi (Kadiv) Kesehatan di BPAN LAI Banyuwangi ini mengaku bangga dengan deklarasi 'Bersinar' di Dusun Sidorejo Desa Gitik.

"Selama ini kami bersama Pak Kadus Rois terus mengajak pemuda Dusun Sidorejo untuk menjauhi narkoba dan obat obatan terlarang lainnya. Alhamdulillah, berkat kedekatan kita dengan para pemuda disini, mereka bisa terhindar dari narkoba. Terimakasih apresiasi Pak Herson dari Kemensos RI yang sudi hadir dan menyaksikan Deklarasi Bersinar pemuda Dusun Sidorejo Desa Gitik," ujar Didik Sulasmono lagi.

Kembali pada acara Bukber dan pengajian yang digelar Minggu (26/5/19) sore hingga malam hari oleh kalangan muda Dusun Sidorejo, yang juga dihadiri para orang tua, tampak saat Ustadz Abror menyampaikan tausiyahnya mereka dengan seksama menyimak hingga akhir acara.

Berturut turut ada materi yang disampaikan oleh narasumber Adi Rijanto, selaku Pengawas Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Narkoba Banyuwangi, dan arahan dari dr. Didik Sulasmono.

"Jadi kalau ada teman atau anaknya bapak bapak atau ibu ibu ketahuan mengkonsumsi narkoba atau obat obatan terlarang lainnya, tolong segera melapor kepada Pengawas IPWL. Nanti akan direhab sesuai dengan kadarnya. Karena kalau tidak melapor, justeru nanti urusannya jadi pidana," terang Didik Sulasmono lagi.

Acara Bukber dan pengajian yang digelar lesehan didepan musholla Dusun Sidorejo ini terlaksana atas prakarsa Organisasi Kepedulian Masyarakat - Remaja Sidorejo (Oskar),  bersinergi dengan DPC BPAN LAI Banyuwangi, melalui Divisi Generasi Pertahanan Anti Narkoba Nasional (Gerhana) Genesa Banyuwangi Foundation (GBF) dan Pemerintah Desa (Pemdes) Gitik, serta didukung oleh Klinik Pratama dr. Didik Sulasmono (KDS), Media Poldes Polres Banyuwangi, Pelayanan Masyarakat (Yanmas) dan seluruh warga Dusun Sidorejo Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. (Hakim Said)

Caption : Suasana Deklarasi 'Bersinar'di Dusun Sidorejo dan Bukber serta Pengajian dalam rangka Bulan Suci Ramadhan 1440 H.

Bakal Tingkatkan Ekonomi Warga, Perluasan TWA Kawah Ijen Dapat Respons Positif

BANYUWANGI, BPW - Puluhan perwakilan warga dan stakeholder dari dua Kabupaten, Bondowoso dan Banyuwangi, merespons positif rencana perluasan dan penambahan area Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen dalam sosialisasi yang digelar di Kantor Seksi Wilayah V di JL KH Agus Salim  No 132 Banyuwangi, Rabu (22/5/19) lalu. Sebab dengan perluasan TWA Kawah Ijen yang semula hanya 92 hektar menjadi 354 hektar, diharapkan bisa mendongkrak sirkulasi ekonomi warga masyarakat baik Kabupaten Bondowoso maupun Kabupaten Banyuwangi.

Namun sebagaimana disampaikan Kepala Bidang KSDA Wilayah III Jatim Setyo Utomo kepada media ini, sempat ada penolakan keras perluasan Cagar Alam (CA) menjadi Taman Wisata Alam (TWA) yang sudah dirancang sejak tahun 2016 ini dari Aliansi Cagar Alam Indonesia yang ada di Kota Malang. Dengan alasan, Cagar Alam adalah kawasan yang steril dan harus dilindungi sebagaimana undang undang yang ada.

"Sosialisasi perluasan fungsi dari CA menjadi TWA di Kawah Ijen Banyuwangi - Bondowoso ini terus kita lakukan bersama tim BKSDA. Dari Aliansi Cagar Alam Indonesia di Malang yang tadinya menolak keras, tadi melalui Korda FK3I Jawa Timur mas Ari Restu titip salam siap mendukung dengan beberapa catatan,  dan itu bisa kita terima. Karena rencana perluasan atau penambahan  TWA di Kawah Ijen ini memang sudah dirancang sejak tahun 2016 lalu oleh pemerintah pusat," papar Setyo Utomo, Ssbtu (25/5/19) malam.

Dalam evaluasi sosialisasi kali ini, BKSDA yang mengundanghadirkan puluhan tokoh masyarakat, LSM, dan para stakeholder serta pemangku wilayah juga pihak keamanan dari Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso mendapat sambutan positif. Bahkan lintas komunitas juga mendukung rencana perluasan status CA di Kawah Ijen menjadi TWA. Karena dengan perluasan tersebut diharapkan ada nilai manfaat yang bisa mendongkrak sirkulasi ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

"Alhamdulillah, sosialisasi terkait evaluasi kesesuaian fungsi perluasan CA menjadi TWA ini berjalan dengan baik. Semua akhirnya mendukung atas rencana perluasan ini, kendati awalnya memang sempat ada pro dan kontra," ungkap Setyo.

Disparpora Bondowoso Dukung Penuh

Terpisah, Arif Setyo Raharjo selaku Kepala Seksi Obyek Daya Tarik Wisata dan Usaha Jasa Wisata Disparpora Pemkab Bondowoso menyatakan, bahwa pihaknya siap pro aktif atas rencana perubahan CA menjadi TWA di Kawah Ijen. Namun dalam perluasan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada dan berlaku.

"Salah satunya harus mengedepankan azas ekologi pelestarian lingkungan dan kebudayaan masyarakat. Selain itu, dalam perluasan TWA tersebut juga harus didasari dengan pertimbangan pertimbangan substantif supaya bermanfaat bagi masyarakat Bondowoso dan Banyuwangi," tandas Arif, Sabtu (25/5/19) malam. (Hakim Said)

Caption : Setyo Utomo Kabid KSDA Wilayah III Jatim didampingi Sumpena (belakang kanan), Kasi Konservasi Wilayah V Banyuwangi. Setyo Raharjo (baju putih) Disparpora Bondowoso.

Pengusutan Dugaan Korupsi PT PBS Oleh Kejari Dapat Dukungan LSM Banyuwangi

BANYUWANGI, BPW - Ketua LSM Gerakan Buruh dan Rakyat Anti Korupsi (Gebrak) Muhammad Helmi Rosyadi, mendukung penuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi mengusut tuntas dugaan korupsi pengelolaan kapal LCT Sritanjung 1 dan Sritanjung 2 oleh PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) yang dilaporkan LSM Forum 5 Maret (Format) tiga tahun silam.

Dukungan itu tercetus kembali seusai kejari melalui Kasi Intelijen, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro memanggil dan melakukan pertemuan dengan pentolan LSM Format yang 3 tahun silam melaporkan perkara dugaan korupsi tersebut.

Ketua Format Mas Soreroso menyatakan ada beberapa laporan hukum yang masuk ke Kejari Banyuwangi, namun terkesan dipeti-eskan. Salah satunya berkas laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan di PT PBS yang terpendam sejak 14 Juni 2016 silam.

“Jelas ini menjadi pertanyaan besar, ada apa gerangan ? Makanya saya mengapresiasi kinerja kejaksaan, khususnya Kasi Intel Bagus Nur Jakfar Adi Saputro yang baru 2 bulan menjabat di kejari Banyuwangi ini," kata Seroso usai melakukan pertemuan dengan Kasi Intel Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, Rabu (22/5/19).

Beberapa barang bukti, sudah diserahkan ke kejaksaan, diantaranya RUPS lengkap beserta laporan keuangan. Adapun sebagai terlapor yakni, Direktur PT PBS dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa pihak lain juga akan ikut terseret.

“Ini termasuk tunggakan, Jadi kejaksaan harus bergerak cepat merespon laporan ini. Apalagi laporan ini disertai dengan alat bukti yang valid, maka tidak ada lagi alasan bagi kami untuk mempetieskan,” kata Kasi Intelijen, Bagus Nur JAS.

Seperti yang sudah disepakati, Bagus Nur JAS mengatakan, laporan tersebut akan berlanjut pada Rabu (29/5/19). Akan ada ekspose dengan para jaksa dan pihak pelapor. Hal ini bertujuan untuk memperdalam bagaimana tingkat kedalaman dan juga apakah ada ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menindaklanjuti terkait  pidananya,.

"Kami meminta Kejaksaan Agung memonitoring jalannya kasus ini. Agar tidak terkesan mandeg atau jalan ditempat. Untuk itulah kami buat petisi ini agar dibaca dan menjadi bahan pertimbangan Bapak Jaksa Agung RI HM Prasetyo," beber Helmi Rosyadi yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Miskin (ARM), Sabtu (25/5/19) malam. (Hakim Said)

Foto : Muhamad Helmi Rosyadi, Ketua LSM Gebrak dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Miskin (ARM) saat mendampingi eks pekerja PT PBS.

Bagi Bagi Takjil, MPN Korwil Banyuwangi Sinergi Dengan Polsek Rogojampi

Pengurus MPN Korwil Banyuwangi bersama Kapolsek Rogojampi Kompol Agung Setyabudi saat membagikan takjil

BANYUWANGI, BPW - Sebanyak 500 bungkus takjil berupa es campur dan beberapa jenis roti ludes dibagikan kepada pengguna jalan raya Jember-Banyuwangi depan Mapolsek Rogojampi, Sabtu (25/5/19) sore. Aksi sosial di bulan suci ramadhan ini digelar oleh awak media yang tergabung dalam wadah Majelis Pers Nasional Koordinator Wilayah (MPN Korwil) Banyuwangi bersama Mapolsek Rogojampi.

Tampak puluhan wartawan yang terdiri dari berbagai media, baik cetak maupun online dengan senyum bahagia serta penuh semangat membagikan takjil kepada para pengguna jalan yang terdiri dari pengendara motor, sepeda kumbang, mobil bahkan para abang becak juga tak luput dari sasaran.

Sementara para petinggi MPN Korwil Banyuwangi, terlihat Sekretaris Teddy Syahrudin, Penasehat Hakim Said berbaur bersama pengurus dan anggota bersinergi dengan Kapolsek Rogojampi AKP Agung Setyabudi ikut turun membagikan takjil tersebut.

'Luar biasa, kami benar benar sangat mengapresiasi serta mendukung kegiatan positif ini. Selamat dan sukses buat kawan kawan MPN Korwil Banyuwangi, semoga kegiatan ini mendapat ridho Nya," lontar Kapolsek AKP Agung Setyabudi yang pernah menduduki posisi Kasatreskrim dan Kasatnarkoba di Polres Banyuwangi beberapa tahun lalu.

Sedangkan Sekretaris Teddy Syahrudin dan Ketua Panitia bagi bagi takjil Achmad Nur Alchaffaf alias H Timbul maupun Pembina MPN Korwil Banyuwangi Hakim Said, menyatakan rasa syukurnya atas terlaksananya giat sosial berbagi kepada sesama pada Sabtu (25/5/19) sore tersebut.

Suasana bagi bagi takjil MPN Korwil Banyuwangi bersama Polsek Rogojampi, Sabtu (25/5/19)

"Alhamdulillah, kekompakan teman teman maupun anggota MPN Korwil Banyuwangi menjadi kunci sukses giat sosial hari ini. Dan ini yang membanggakan,  ini semua merupakan swadaya bersama pengurus dan anggota," ungkap Hakim Said selaku penasehat diamini Ketua Panitia H Timbul dan Sekretaris Teddy Syahrudin.

Terpisah, Ketua Umum MPP MPN H Umar Wirohadi SH MM mengatakan, di bulan suci merupakan bulan penuh pengampunan dan keberkahan. Maka bagi umat Islam pada bulan inilah sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, meluaskan bershodaqoh, dan pada bulan puasa saatnya bisa meminta seluasnya pada Allah.

"Sebagai umat muslim yang sedang menjalankan puasa wajib mengetahui rukun berpuasa. Dan rukun berpuasa itu ada dua. Pertama niat, kedua imsak," tutur H Umar Wirohadi.

Pengertian niat, lanjut Abah Umar panggilan Ketua Umum MPN menguraikan rukun puasa, maksudnya yang menjalankan ibadah puasa didasari niat bukan sekedar menjalankan. Kedua masalah imsak, pengertian ini bagi yang menjalankan puasa patut menjaga hal hal yang bisa membatalkan puasa.

"Maka dengan acara bagi bagi takjil yang dilakukan oleh MPN Korwil Banyuwangi ini patut diacungi jempol. Wartawan sudah saatnya untuk turut berbagi. Apalagi berbagi dilakukan pada bulan penuh barokah, semoga Alloh memberikan yang terbaik kepada kita semua," pungkas Abah Umar. (Hakim Said)

Disbudpar Banyuwangi Diklarifikasi Kejati Jatim Dugaan Penyimpangan Pembuatan Film Dokumentasi

BANYUWANGI, BPW - Menyusul adanya laporan pengaduan dari masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi diklarifikasi tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Rabu (22/5/19) lalu. Klarifikasi ini terkait dugaan penyimpangan dana dalam kegiatan proyek penyusunan film dokumentasi Teluk Hijau dan Jagir Water fall tahun anggaran 2018.

Klarifikasi dikakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi selama beberapa jam.  Pantauan media ini, proses klarifikasi baru selesai sekitar pukul 15.30 WIB.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, Adonis, melalui Kasi Intelijen, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro membenarkan adanya proses klarifikasi tersebut. Kata dia, tidak hanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi yang diklarifikasi, tetapi juga pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Menurutnya ada lima orang yang diundang untuk dimintai klarifikasi.

“Untuk nama-namanya belum bisa kami sampaikan,” katanya, Sabtu (25/5/19).

Dijelaskan Bagus, dalam laporan pengaduan yang masuk, pelapor menuding proyek kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata sub kegiatan penyusunan film dokumentasi Teluk Hijau Kabupaten Banyuwangi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi itu diduga fiktif. Dugaan penyimpangannya, diduga dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan pelapor dan memfoto copy dokumen perusahaan pelapor pada kegiatan proyek-proyek tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, M. Yanuar Bramuda enggan berkomentar banyak terkait kasus ini. Dia meminta menunggu hasil klarifikasi.

“Kalau ngomong bener ndak kan, biar dicek,” katanya dalam konfirmasinya kepada media ini.

Dia menjelaskan, perkara ini sekarang sedang disidik di Kepolisian. Menurutnya, satu kasus yang sudah ditangani pihak kepolisian tidak akan ditangani pihak lain. Pihaknya kini sedang menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan kepolisian.

Mengenai kegiatan proyek penyusunan film dokumentasi Teluk Hijau dan Jagir Water fall tersebut, menurutnya secara prinsip kalau fisik tidak ada tidak mungkin uangnya cair. Karena Pemerintah Daerah kerjanya bukan hanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ada SKPD lain yang juga memverifikasi pekerjaan itu.

“Contoh, misalnya sebelum cair, sebelum muncul SP2D kan mesti dicek pekerjaan itu, ada bukti fisiknya. Kalau gak ada kan gak mungkin uang itu ditransfer pada CV-nya,” jelasnya melalui sambungan telepon. (Hakim Said)

Caption : Kasi Intel Kejari Banyuwangi, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro

Tim Buser Polsek Kalipuro Bekuk Pembobol Rumah Saat Shalat Tarawih

KALIPURO, BPW - Tiga orang yang diduga sebagai pelaku pencurian HP dibekuk tim Buser Polsek Kalipuro wilayah hukum Polres Banyuwangi, Jumat (24/5/19).

Identitas mereka antara lain, Slamet Harianto alias Sarkali, (36), warga Perum Griya Giri Mulya G-18, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Sugiyono (37), warga Kelurahan Kemuningsari, Kecamatan Jenggawah dan Saripul Anam alias Arip alias Sarip (33), warga Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

Ketiga orang ini diduga sebagai pelaku pencurian di rumah Sugianto, warga Dusun Krajan, Desa  Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Rumah Sugianto disatroni para pelaku pada Minggu (12/5/19) lalu. Saat itu, sekitar pukul 18.30 WIB, korban bersama keluarganya berangkat shalat tarawih di Musholla dekat rumahnya.

“Korban meninggalkan kunci rumah di bawah kayu depan pintu samping rumahnya,” terang Kapolsek Kalipuro, AKP Jaenur Holiq melalui Kanit Reskirm Ipda Suyono, Jumat (24/5/19).

Dipaparkan Ipda Suyono, korban sengaja meninggalkan kunci tersebut karena ibunya belum pulang. Karena saat itu ibunya sedang takziah di rumah tetangganya. Nah, sepulang dari tarawih itulah, korban mendapati beberapa barang miliknya hilang. Diantaranya yaitu, 3 unit HP, sebuah jam tangan dan uang tunai Rp 300 ribu. "Total kerugian yang diderita korban sekitar Rp 10 juta," beber Suyono.

Akibat kehilangan itu, akhirnya korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Kalipuro. Atas dasar laporan itu, tim buser Polsek Kalipuro kemudian melakukan penyelidikan. Sehari kemudian, polisi berhasil mendeteksi keberadaan salah satu HP milik korban. HP tersebut saat itu dikuasai  Slamet Harianto.

“Kita langsung melakukan penangkapan terhadap terduga Slamet ini,” tegas Suyono.

Dari keterangan Slamet, polisi mendapat pengakuan, bahwa HP tersebut dibeli dengan harga murah dan tanpa dilengkapi doasbook. Polisi pun langsung menangkap pelaku lainnya yang bernama Sugiyono dan Saripul Anam sebagaimana disebutkan oleh Slamet Harianto kepada petugas yang menginterogasinya diawal.

Selain mengamankan 3 pelaku, polisi juga berhasil menyita Barang Bukti (BB) dalam kasus ini, yaitu sebuah doasbook HP Oppo, sebuah doasbook HP Samsung, satu unit HP Oppo, satu unit HP Samsung warna hitam dan satu unit HP Asus warna hitam.

“Ketiga pelaku sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Jeratan pasalnya Pencurian dengan Pemberatan atau penadahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau pasal 480 ayat (1) KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara,” tandas Ipda Suyono yang sebelumnya sebagai Kanitreskrim Polsek Kota Banyuwangi ini. (Hakim Said)

Caption : Tiga pelaku pencurian dengan pemberatan yang ditangkap terkait pembobolan rumah warga

IPW : Polri Harus Segera Ungkap Dalang & Donatur Dibalik Demo Rusuh 22 Mei

BANYUWANGI, BPW - Kesabaran aparatur TNI Polri dalam menghadapi aksi demonstran yang anarkis selama dua hari di Jakarta patut diapresiasi. Meski demikian, Polri sebagai institusi penegak hukum harus segera mengungkapkan, siapa dalang dan siapa yang membiayai aksi demo yang berlanjut rusuh tersebut.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai ada empat poin yang perlu diusut dan dijelaskan Polri secara transparan kepada publik. Pertama, Polri sudah menyita satu mobil ambulance berlogo Partai Gerindra yang diduga mensuplai batu untuk demonstran, siapa pemiliknya dan siapa otak penyuplai batu untuk melempari aparat itu. Kedua, Polri sudah menyita sejumlah uang dari beberapa demonstran yang diduga pelaku kerusuhan, sehingga Polri mengatakan mereka adalah massa bayaran.

"Poin ketiga, Polri harus mengungkapkan, siapa pelaku penembakan dengan peluru tajam yang menyebabkan sejumlah orang tewas dan terluka. Lalu apa kaitannya dengan penemuan ratusan butir peluru tajam di lokasi kerusuhan," papar Neta S Pane selaku Ketua Presidium IPW, sebagaimana siaran pers yang dikirimkan ke media ini, Kamis (23/5/19).

Untuk poin keempat, Polri dan TNI sudah menahan jenderal purnawirawan yang juga tim kampanye Capres 02 yang diduga terlibat dalam penyelundupan senjata api laras panjang.

"Keempat hal ini perlu dijelaskan kepada publik, apa kaitan dan kontribusinya dalam aksi demo yang berlanjut pada kerusuhan selama dua hari di Jakarta. Selain itu Polri harus mengusutnya dengan tuntas agar diketahui, apakah aksi demo yang rusuh itu diorganisir secara masif atau ulah hanya ulah oknum oknum tertentu di balik pendukung 02," desak Pane.

Demikian juga dengan adanya temuan Polri bahwa adanya masa bayaran, siapa yang membayar harus segera dikejar dan ditangkap aparat kepolisian. Apakah yang bersangkutan figur partai, pengusaha, atau anak mantan penguasa.

"Hal ini agar diketahui apakah penyandang dana itu sebuah kelompok yang masif atau perorangan. Polri perlu bekerja cepat agar pihak pihak yang bermain main dengan kerusuhan tersebut bisa disapu bersih, sehingga mereka tidak lagi membuat kekacauan pada saat pelantikan presiden terpilih di Pilpres 2019 ini," tegas Pane. (Hakim Said)

Caption : Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW)

Keluarga Besar PWS Banyuwangi

Marhaban Yaa Ramadhan....
Keluarga Besar Perhimpunan Wartawan Sehati (PWS) Banyuwangi mengucapkan :
'Selamat Menunaikan Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan 1440 H'.
Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita, Aamiin. Mohon maaf lahir dan batin......

Keluarga Besar PWS Banyuwangi