Pertambangan Emas Di Tumpang Pitu Dilaporkan Ke Presiden

Banyuwangi, BPW – Pertambangan emas di gunung tumpang pitu, desa Sumberagung, kecamatan Pesanggaran akhirnya dilaporkan ke presiden Republik Indonesia.

Selain ke presiden, 2 personil perwakilan dari perkumpulan lembaga swadaya masyarakat Banyuwangi (PLSMB) yang datang ke ibukota Jakarta juga meluncurkan laporan ke beberapa instansi atas penyalahgunaan perijinan PT BSI, dari hutan lindung menjadi hutan produksi serta mark up luasan lahan.

Rizky Kurniawan & H. Suyoto MS tunjukkan tanda bukti laporan dari KPK

Dua personil perwakilan PLSMB Rizky Kurniawan dan H. Suyoto MS Jumat siang (14/10/16) menyampaikan lewat sambungan selulernya sudah mendatangi kantor presiden, KPK, ICW, DPR RI, kementrian kelautan & perikanan, Kejagung, Komnas HAM, mendagri sekaligus gubernur Jawa Timur. 

Substansi laporan PLSMB kepada beberapa instansi dimaksud meminta menteri lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengembalikan fungsi gunung tumpang pitu dari hutan produksi menjadi hutan lindung. Selain itu PLSMB juga meminta menteri lingkungan hidup dan kehutanan mencabut surat keputusan nmor SK 826/menhut-11/2013.

Suparmin, dedengkot LSM Kodeba yang menjadi bagian dari PLSMB menyatakan ketegasannya agar hutan di gunung tumpang pitu dikembalikan sesuai fungsinya. “Kembalikan fungsi hutan lindung di tumpang pitu. Proses hukum sebagaimana laporan kami dari PLSMB harus dijalankan, tindak perlakuan oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya hingga bisa terbit ijin pertambangan dikawasan hutan lindung,” sergah Suparmin.

Dikatakan Suparmin, sekian banyak dugaan pelanggaran hukum terjadi dan dilakukan diwilayah tumpang pitu. “Termasuk diantaranya proses peralihan dari IMN ke PT BSI terkait alih fungsi. Semuanya sudah kita lampirkan dalam laporan yang sudah disampaikan langsung oleh tim PLSMB,” ujar Suparmin lagi. (Hakim Said)